Babe : 'SDN Filial Soropeto Hanya Izin UPT'

foto arsip

Bima, jerat.co.id -  SDN Inpres Karampi Filial Soropeto Kecamatan Langgudu tidak masuk dalam penganggaran daerah karena hanya memiliki izin UPT Dikbudpora Kecamatan Langgudu.

Hal itu dijelaskan Wabup Drs. H Dahlan HM, Noer, M. Pd di ruang kerjanya Senin (5/11) "SDN Inpres Karampi Filial Soropeto Kecamatan Langgudu baru memiliki izin dari UPT Dikbudpora Kecamatan Langgudu belum ada izin dari Pemda," jelasnya.

Merujuk pada prosedur dan mekanisme yang berlaku, Pemerintah tidak bisa menganggarkan dalam bentuk apapun, sekolah itu belum mendapatkan izin dari Pemerintah daerah kabupaten Bima, katanya.

H. Dahlan yang akrab disapa Babe ini menegaskan, sekolah itu dikatakan filial atau istilah sekarang kelas jauh (KJ), sebab sampai saat ini masih menggunakan nomenklatur SD Inpres Karampi Filial Soropeto, "Bagaimana mau dianggarkan oleh Pemda sementara belum memiliki nomenklatur sendiri," tegas babe.

Memang, kondisi sekolah jika diperhatikan sangat memprihatinkan, yang akan berpengaruh pada proses KBM dan sistim pendidikan yang ada, "Bisa sekolah itu dibangun lebih bagus, kecuali ada yang baik hati untuk urunan, tahun lalu kami anggota trabas di Bima memberikan bantuan untuk sekolah itu, bukan dari Pemda," kata dia.

Untuk menjadi sekolah mandiri harus memenuhi syarat ditentukan pemerintah, diantaranya ketersediaan lahan sekurang-kurangnya 3 Ha dengan jumlah siswa minimal 100 orang, sedangkan saat ini di sekolah itu baru memiliki 36 orang siswa, secara prosedur belum bisa, ini berbicara aturan main," kata dia.

Bahkan sekolah itu tidak memiliki Nomor Statistik Nasional (NSN), statusnya di sekolah induk, Dinas Dikpora mengeluarjan izin Sekolah itu setelah saya datang kesitu yahun lalu.

Namun kalau Bupati mengeluarkan Perbub dengan pertimbangan sulit transportasi dan dikecualikan, maka Pemda memberikan izin, "Kami akan melaporkan rencana pembangunan dan langsung diberikan bantuan dan dinilai tim survei dari pusat," terangnya.

[jr.2]