Kasus Penganiayaan Wartawan, Praktisi Hukum : 'Penyidik Tahu Apa Yang Harus Dilakukan'

pendekatan yang dilakukan penyidik, dengan mendatangi rumah saksi

Bima, jerat.co.id – Sejak dilaporkan korban oktober lalu, kasus dugaan penganiayaan terhadap wartawan Jerat masih belum ada titik terang, penyidik Polsek Belo masih bertahan atas ketidak hadiran para saksi korban.

Kasus penganiayaan yang melibatkan oknum pegawai honorer kantor camat Palibelo yang ditengarai kegeraman pelaku atas berita-berita kritik korban Sarjan, S.Pd sabagai wartawan, ini telah berjalan 13 hari sejak dilaporkan korban.

Kondisi ini membuat praktisi hukum dari LBH Imparsial Taufiqurrahman S.H angkat bicara. Dia menilai proses hukum terhadap kasus ini membutuhkan ketegasan dari penyidik, “Polisi tahu apa yang ahrus dilakukan, karena dari sisi hukum apabila Saksi sengaja tidak mau menghadiri Panggilan Polisi maka saksi dapat di Pidana sesuai dengan Pasal 224 ayat 1,” tegasnya Jum'at (09/11).

Menurut Alumni Kampus STIH Bima ini, Polisi harus mencari cara untuk menghadirkan saksi, jangan sampai publik tidak percaya lagi dengan kinerja kepolisian, maka Polisi harus bertindak tegas sesuai aturan yang ada, “jangan sampai publik tidak percaya pada penegakan hukum,” tegasnya.

Tambahnya, para saksi harus kooperatif dan menghargai kepolisian, karena kewajiban kita sebagian warga negara, tentu harus menghormati proses hukum yang ada di indonesia.

Dia menegaskan, ketika surat panggilan ke tiga kali Saksi masih belum mau hadir, maka Polisi wajib melakukan penjemputan paksa untuk saksi.

Sementara kades Teke Hidayat, S.Sos yang ditemui korban jumat pagi tadi mengaku telah menerima surat panggilan atas nama Mujaddin, S.Com yang tidak lain adalah aparat desa setempat.

“Saya pernah terima surat panggilan saksi untuk Mujahidin, namun itu panggilan atas laporan ibrahim (sebagai pelapor pada kasus penghinaan), bukan atas laporan adinda (korban-red),” terangnya.

Kami hanya sebatas mengarahkan untuk sadar hukum dan sebagai warga negara yang baik harus mentaatinya. Selebihnya hadir atau tidak memenuhi panggilan tersebut adalah hak yang bersangkutan, tegas Kades.

[jr]