Pemda Gelar Kuliah Sehari Tata Kelola Keuangan di Hotel Mutmainah
usai acara bersama pemateri |
Bima,
jerat.co.id - Senin, 3 Desember 2018, bertempat di Aula Hotel Mutmainnah
Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Kuliah dengan tema “Tata Kelola
Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bima untuk Kemakmuran Rakyat”.
Kuliah dengan pemateri Prof. Harry Azhar
Azis, M.A, Ph.D ini dihadiri
oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Drs. H Dahlan M. Noer, unsur FKPD,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekda, para Asisten Setda, pimpinan
OPD, Camat dan Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Bupati dalam
sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Harry Azhar Azis,
M.A, Ph.D. yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan materi pada kuliah tata
kelola keuangan negara dan daerah. Tujuan penyelenggaraan kuliah umum ini
adalah untuk makin meluaskan cakrawala pemahaman kepada para pejabat struktural
maupun pejabat fungsional tentang keuangan daerah yang harus dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat.
“Pengelolaan keuangan
mesti terpadu dan sinergi dalam arti semua perangkat berkompeten mesti
mengetahui dan saling berkoordinasi, mensinkronisasi muara manfaat dari seluruh
rangkaian proses penatausahaan anggaran. Hal demikian akan berimplikasi positif
pada tereduksinya misskoordinasi dan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan”. ungkap Bupati.
Lebih lanjut
disampaikan Bupati bahwa selama kepemimpinan IDP – Dahlan, penyelenggaraan
pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bima telah dilakukan secara proporsional
dan normative sehingga secara berturut – turut 2 TA yakni 2016 dan 2017
memperoleh Opini WTP dari BPK. “Namun demikian, menata untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan dalam kurun waktu selanjutnya tetap menjadi attensi
mendasar” tutur Umi Dinda.
Bupati juga
menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu hadir
pada acara tersebut dan hal tersebut tentunya dimotivasi oleh tekad kuat untuk terus
memperbaiki kualitas tata kelola keuangan pada lingkungan kerja masing-masing.
Anggota VI BPK RI
dalam arahannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan
dengan benar dan berorientasi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Dalam
pengelolaan keuangan harus mengacu kepada tiga sifat yakni (1)Terbuka; (2)
Tanggungjawab; dan (3) Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,
ujarnya.
Kebijakan ekonomi
harus dirancang untuk mensejahterakan rakyat, bebas dari kemiskinan dan
pengangguran. Terkait hal ini, Prof. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D menyatakan
bahwa merujuk data BPS Kabupaten Bima, TPT Kabupaten Bima selama kurun waktu
2012-2017 menunjukkan kecenderungan menurun.
Pada tahun 2012 TPT
mencapai 4,94 persen, dan pada tahun berikutnya sampai tahun 2017 angka TPT
terus menurun hingga mencapai angka 1,55 persen. Artinya TPT di Kabupaten Bima
lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang TPT nya mencapai 5.50 persen
pada 2017. Sementara untuk tren kemiskinan pada 2012-2017 konsisten menunjukkan
penurunan.
Persentase penduduk
miskin pada tahun 2012 sebesar 16.23 persen dan terus turun tiap tahunnya.
Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bima dapat mempercepat pengentasan
kemiskinannya? Harry menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan
menggunakan APBD. “APBD merupakan kebijakan fiskal pemerindah daerah (Pemda).
Tujuan utamanya adalah memakmurkan rakyat. Sehingga APBD harus pro
rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan benar
oleh masyarakat.
Artinya APBD harus
bias menciptakan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, mengurangi
kesenjangan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing
tinggi” tegas Harry mengakhiri paparannya.
Acara berlangsung
dinamis dan ditutup dengan acara foto bersama.
[hum]
Post a Comment