Narasumber Seminar Pilkada, Bupati Indah Harap Regulasi DPT Dibenahi

foto humas kab. bima : bupati bima saat menjadi pemateri di Unpad

Bima, JERAT Online_Bupati Bima mendapatkan kehormatan untuk menjadi salah seorang narasumber seminar berskala nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Padjajaran dengan tema, Evaluasi Pilkada Serentak 2015, Menghadapi Pilkada Serentak 2017.

Seminar yang berlangsung Rabu, (23/3) 2016 jam 13.00-16.00 WIB di Bale Santika Universitas Pajajaran Jatinangor Bandung tersebut dibuka oleh Ketua Program Studi FISIP Unpad Drs. Pipin Hapiah, M.Si dan dihadiri 250 undangan.

 Selain menghadirkan Bupati Bima Hj.  Indah Dhamayanti putri, juga narasumber lainnya yaitu Endun Abdul Haq M.Pd dan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat dan DR. Dra. Dedesri Kartini, M.Si, seorang Akademisi Universitas Padjajaran.

 Menurut kepala daerah perempuan pertama di NTB ini, "khusus di Bima, kebetulan  Bima itu terdiri dari dua wilayah yaitu Kabupaten Bima dan Kota Bima di mana terjadi kesulitan terkait dengan data kependudukan" . 

 Untuk mengatasi masalah tersebut kata Indah, "perlu ada regulasi yang secara jelas  mengatur kira-kira berapa lama seorang calon pemilih berdomisili di satu tempat untuk dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjadi pemilih di daerah tersebut".

Dalam beberapa kasus, masalah  ini yg terlihat sepele tetapi ketika dijumpai pada saat terjadi perhitungan suara, ini akan menjadi pemicu masalah yang lebih besar". 

Masalah DPT ini lanjut Indah, terjadi hampir di setiap kabupaten dan kota dan  bukan hanya di Kabupaten Bima yang jauh dari ibukota negara tetapi juga terjadi di wilayah lain seperti di Jakarta". Terangnya.

      Agar tidak tidak menimbulkan konflik para Pilkada mendatang, dirinya berharap agar KPU menyikapi masalah ini.

 Ketua Prodi FISIP Unpad Drs. Pipin Hapiah, M.Si saat memberikan pengantar pada seminar tersebut mengatakan bahwa seminar ini merupakan satu wahana untuk saling bertukar pikiran (tholabul Ilmi) dan merupakan satu hal yang dibutuhkan bagi pengembangan Wawasan keilmuan di lingkungan Fisip UNPAD.

 Hal ini penting tandas Pipin, "karena kajian dalam ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dalam arti luas. Kalau konsep teori dan metodologi yang selama ini diajarkan di kelas tidak dilengkapi dengan pengetahuan empiris dan dialog antara ilmuwan, pengamat, pelaku dan praktisi maka itu menjadi hal yang kurang bagi akademisi". Tandasnya.

 Bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, forum ini merupakan upaya yang harus dan mau dilakukan. Agar ketika lulus, mahasiswa tidak canggung karena sejak awal sudah dibiasakan dan memahami permasalahan, dinamika dan termasuk konflik politik sekalipun". 

"Seminar ini diharapkan akan menjadi evaluasi agar Pilkada mendatang akan lebih siap. Sebab, berdasarkan pengalaman dalam melacak persiapan Pilkada, menurutnya ada beberapa yang sudah siap dan ada yang belum siap . Elemen yang sudah siap antara lain regulasi. Namun yang diragukan adalah berkaitan dengan peraturan teknis di lapangan dan anggaran serta pelatihan para pengawas" . Jelas Pipin.

Mengakhiri pengantarnya, ketua Prodi Fisip UNPAD ini mengharapkan agar forum ini menjadi titik inspirasi dan mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang". (hum,Leo)