Tuntut Transparansi, KPR Demo SMPN 2 Monta

Aksi Demo KPR di SMPN 2 Monta. (FOTO: Aris)

Bima, Jerat Online - Menilai penerapan kebijakan anggaran yang dilakukan pihak sekolah yang dianggap tidak transparan dan akuntabel Komite Perjuangan Rakyat (KPR) NTB cabang Bima menggelar aksi protes kepada pihak SMPN 2 Monta.

Aksi damai sedikitnya 40 orang  itu digelar di depan gedung SMPN 2 Monta pada hari senin (22/2-2016) dari pukul 09.00 sampai pukul 12.14 wita dalam pengawalan ketat pihak polsek monta.

Dalam orasinya KPR melalui korlap Alimin menuding oknum guru dan kepala sekolah telah melakukan konspirasi menggelapkan dana bantuan operasional siswa (BOS) periode tahun 2015 yang belum jelas laporan pertanggungjawabannya karena terdapat indikasi manipulasi data dengan mencaplok kegiatan sekolah lain seperti SATAP Tanjung Baru dengan tujuan mengelabui pihak Dinas.

Demikian halnya dengan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) senilai Rp. 100 jt untuk rehab ruang kelas yang laporannya belum ada. Kepala sekolah juga disudutkan dengan penggunaan anggaran untuk SMP terbuka yang diperkirakan mencapai Rp.100 jt pertahunnya. Termasuk tudingan atas tindakan amoral yang diduga kerap dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa.

Pantauan Jerat group, para demonstran sempat ingin menyegel ruangan kepala sekolah karena kehadiran mereka dianggap tidak diharagai oleh kepala SMPN 2 Monta namun kesigapan aparat kepolisian sehingga aksi itu dapat diredam.

Alimin yang dikonfirmasi disela-sela orasinya menjabarkan bahwa pihaknya hadir untuk menyuarakan nurani  rakyat  dengan serentetan tuduhan yang tertuang dalam selebaran yang dibagikan. 

“Yang pertama kehadiran kami tidak dihargai oleh kepala sekolah dan kami tetap pada tuntutan semula bahwa kepala SMPN 2 Monta harus segera diturunkan dari jabatannya sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hukum,” tegas Alimin.

Sementara Syamsurizal, S.Pd.M.Si kepala sekolah yang dikonfirmasi menerangkan bahwa dirinya tidak berniat menghidar dari demo tersebut sebab pada saat yang bersamaan dirinya dipanggil pihak dinas dikpora kabupaten untuk memberikan keterangan terkait tuntutan tersebut. “Pada saat bersamaan saya mendapat panggilan dinas dan juga ada diklat yang harus saya hadiri, sementara di sekolah telah saya delegasikan pada wakasek dan tim untuk memberikan keterangan pada demonstran,” jelasnya.

Kalau ditanggapi item per item tuntutan mereka yang saya anggap sangat tidak mendasar sebab untuk dana BOS tahun 2015 baru akan diketahui setelah diaudit oleh pihak yang berkompeten yakni Inspektorat, yang akan dilakukan sekitar bulan pebruari atau maret ini, terang Syamsurizal.

Sementara untuk dana SMP terbuka, seharusnya dilihat juga apa yang dituduhkan ke kami dengan kondisi yang ada sehingga tidak membias kearah fitnah, tengok ke Nontotera di sana kegiatan life skillnya jalan dan hari ini dilakukan monitoring oleh pihak pusat. Kegiatannya jelas yakni tenun kain tradisi-onal (Tembe Nggoli-red) dan hasilnya juga ada, ungkapnya via handphond selasa (23/2).

SMP terbuka dengan jumlah 25 orang siswa normatifnya hanya sekitar 30 jt pertahun dan itupun baru cair pada tahun 2015 saja sementara pengelua-rannya juga jelas. “Bahkan jika dikalkulasikan anggaran untuk SMP terbuka ini belanjanya sangat ketat sebab anggaran yang ada hanya cukup untuk kebutuhan belajar siswa serta honor guru pamong,” terangnya.

Kendati dari semua tuduhan ini pihak KPR tidak satupun memberikan gambaran pembuktian sebagai acuannya minimal referensi data yang mereka peroleh untuk memperkuat tuntutan. Namun kepala sekolah tetap memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan dengan menjabarkan semua program dan kondisi saat ini seperti LPJ Blogrant diakuinya belum disampaikan ke dinas kabupaten. “Tapi untuk laporan pusat telah kami ajukan,” tandasnya.

Parahnya, tuduhan pelecehan yang diarahkan ke guru di sekolah kami sangat tidak mendasar dan terkesan sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas guru. “Padahal BAP siswa, dan keluarganya serta guru juga telah dilakukan, baik di dinas maupun di tingkat sekolah berikut surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai yang menjelaskan bahwa kejadian itu tidak benar serta sengaja ditunggangi oleh oknum luar yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya gusar.

[Leo/Aris]