Opini : Pemberlakuan Sistem Pendidikan Pola Zonasi Terhadap Penerimaan Siswa Menengah Atas Di Wilayah Kota Bima

Penulis : M. Rpjik Fadilah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua individu dan hampir seluruh persoonrecht/individu pernah merasakan yang namanya pendidikan, definisi pendidikan sebagaimana termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) yaitu, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta kererampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Akhir-akhir mencuat berita tentang adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penerimaan siswa tahun ajaran 2017-2018 dilakukan dengan memakai sistem zonasi, artinya setiap penerimaan siswa akan diterima pada setiap Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana siswa tersebut bertempat tinggal. Pola zonasi terhadap penerimaaan siswa ini baru di rencanakan namun akan segera direalisasikan pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018, dalam pemberlakuan sistem pola zonasi oleh pemerintah terhadap penerimaaan siswa baru tahun ajaran 2107-2018 ini terdapat beberapa petimbangan dengan dalih di antaranya mendekatkan siswa dengan lingkungan sosialnya, SMA di kota bima hanya menumpuk di Kecematan Raba dan Kecematan Mpunda sedangkan di Rasanae Barat dan Rasanae Timur tidak ada, pemerataan jumlah siswa pada seluruh sekolah merata, dan agar sekolah bisa bersaing secara sehat. Pemberlakuan sistem pola zonasi terdapat beberapa kategori meliputi umum 50 persen, miskin 30 persen, dan prestasi 20 persen, untuk yang berprestasi baik akademik maupun nonakdemik bisa bebas memilih sekolah diluar daerah/wilayah yang telah ditentukan dengan syarat di sertai bukti yang dapat membuktikan siswa tersebut memiliki prestasi akademik maupun prestasi nonakademik untuk dapat diterima disekolah yang dipilih tersebut. Penerapan sistem pola zonasi juga bertujuan untuk mengontrol sebaran siswa di setiap sekolah, dan juga agar tidak kebanjiran murid pada sekolah tertentu dan ini dapat menyia-nyiakan aset pendidikan yang ada pada sekolah tersebut.

Dalam pemberlakuan sistem pola zonasi tersebut. Tidak sedikit orang yang menyetujui pemberlakuan sistem pola zonasi dalam penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas, dan tidak sedikit pula orang yang mengkritik tentang pemberlakuan sistem pola zonasi yang di berlakuan saat ini pada daerah/wilayah Kota Bima/Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Sistem pemberlakuan zonasi terhadap penerimaan siswa sebagian orang menilai merugikan calon siswa terutama yang bertempat tingggal di wilayah Kecematan Rasanae Barat, tidak hanya merugikan calon siswa yang bertempat tinggal di wilayah Kecematan Rasanae Barat saja, ini juga berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan dan masyarakat Kota Bima pada umumnya.Taufik Hak, SH, juga menegaskan sistem pola zonasi penerimaan siswa baru khussunya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2107 tidak sesuai diterapkan di Kota Bima saat sekarang ini. Malah, pola zonasi ini hanya akan menibulkan masalah baru bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah/wilayah Kota Bima.

UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab lll Tentang Prinsip Penyelengaraan Pendidikan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, pendidikan diselengarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. dimana pemberlakuan sitem pola zonasi terhadap penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018 dianggap tidak adil dan sebagian merugikan siswa lain yang ingin melanjutkan pendidikan mereka menuju sekolah yang mereka inginkan tersebut.

Menurut saya biarkan siswa bebas memilih sekolah yang di inginkan, jangan ada sistem zonasi bagi mereka, apalagi menyangkut dunia pendidikan seperti yang ingin di berlakukan sekarang ini, dan hal yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara meningkatkan pendidikan agar menghasilkan siswa-siswi yang pandai, dan cerdas, sebagai generasi muda. Apabila pemerintah ingin memberlakukan sistem zonasi terhadap penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018 pemerintah dapat menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akademik maupun non akademik, sarana dan prasarana yang memadai harus dimiliki setiap sekolah agar dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Dan alangkah lebih tepatnya pemberlakuan sistem zonasi ini dipikir dengan sebaik-baiknya karena ini menjadi ketetapan yang besifat jangka panjang untuk pendidikan di daerah/wilyah Kota Bima Pada Umumnya.*)