BPP SMAN 1 Monta, Ketua Komite Tuding Pihak Sekolah Melakukan Pembohongan Publik

ketua komite dan anggota

Bima Jerat Online – Ketidak hadiran kepala sekolah pada rapat koordinasi rutin yang dilakukan komite SMAN 1 Monta, kamis (28/9) memperkuat alasan komite menuding pihak sekolah sengaja menafikkan keberadaan komite di sekolah tersebut.

Pada rapat dengan agenda konfirmasi keputusan sekolah yang telah menetapkan dan menarik iuran dari orang tua siswa sebesar 150 rb perbulan itu, kepala SMAN 1 Monta Nurul Mubin, S.S.,M.Pd tidak memberikan alasan yang pasti atas kealpaannya bahkan tidak satupun dari wakasek menerima mandat untuk menghadiri rapat tersebut.

Ketua komite Mustakim H. Arrahman pada rapat yang digelar di ruangan wakasek kurikulum itu menegaskan agar menangguhkan semua penarikan iuran pada siswa karena dianggap penarikan sepihak, “Komite tidak bertanggungjawab atas penarikan dana BPP tersebut dan kami tegaskan untuk ditangguhkan,” tegasnya.

Katanya, edaran gubernur NTB terkait BPP itu harus dijabarkan dengan cerdas dan normativ, “Bukan lantas dijadikan alasan untuk memeras orang tua siswa, karena surat edaran itu hanya salah satu pijakan sekolah untuk ruang komite masuk sebagai pendukung kebutuhan sekolah,’ kata Mustakim.

Anehnya, pihak sekolah sengaja mengundang para orang tua siswa yang dianggap dapat dikebiri, “Kami dari komite tidak pernah diundang untuk rapat yang konon ditujukan hanya untuk sosialisasi surat gubernur tersebut, yang lalu dirangkaikan dengan keputusan nominal yang harus disetor yakni sebesar 150 ribu,” ungkapnya dihadapan sejumlah wakasek.

Bahkan ketua komite menuding, “Dalam sejarah SMAN 1 Monta, Kepala sekolah kita sekarang yang paling arogan dalam mengambil kebijakan, contohnya pada penggunaan anggaran BOS yang jelas-jelas diatur bahwa proses penggunaannya harus melalui tahapan berdasarkan keputusan Tim BOS yang ada di sekolah. Satupun guru di sekolah ini tidak ada yang dilibatkan dalam tim tersebut, apalagi kita sebagai komite yang tentunya memiliki ruang untuk menjadi salah satu anggota panitia perumusan anggaran BOS,” ketusnya.

Setelah melalui pembahasan panjang, rapat tersebut memutuskan beberapa poin diantaranya menangguhkan penarikan BPP hingga pihak sekolah menyampaikan rincian kebutuhan kepada komite. Serta pihak sekolah harus berpijak pada keputusan panitia atau Tim BOS untuk pengusulan dan belanja anggaran.

[Leo]