Tahun Ini Komite SMAN 1 Woha Masih Konsisten Sumbang Sekolah

suasana rapat komite di ruangan laboratorium SMAN 1 Woha

Bima Jerat Online –Peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 yang menetapkan keberadaan Satgas Saber Pungli untuk menyapu bersih praktek pungutan liar di indonesia yang selanjutnya dijabarkan oleh tim saber sekitar 58 item jenis pungutan liar yang terjadi di sekolah yang diantaranya adalah iuran komite sekolah.

Kendati demikian komite SMAN 1 Woha dengan berlandas pada surat edaran gubernur NTB, yang mengisyaratkan untuk tetap menyokong keberadaan komite sebagai satu-satunya lembaga mitra sekolah, tetap menyanggupi untuk menyumbang pada sekolah melalui kesepakatan seluruh wali murid.

Sesuai juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Permendikbud itu terbit untuk merevitalisasi peran dan fungsi komite sekolah agar dapat menerapkan prinsip gotong royong, demokrasi, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Sabtu (23/9) komite menggelar rapat pleno yang membahas khusus tentang upaya komite membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Rapat yang dirangkaikan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan komite itu dihadiri kepala SMAN 1 Woha Nazamuddin, S.Pd dan sejumlah guru serta lebih dari seratus orang tua siswa.

 

Edy Tarunawan, SH Ketua Komite

Pada kesempatan itu komite yang dinakhodai Edy Tarunawan, SH memutuskan sejumlah kesepakatan diantaranya, penambahan dua orang personil securiti sekolah dengan pertimbangan keamanan siswa dan proses KBM mengingat securiti sebelumnya masih dianggap kurang. Selain itu disepakati pula pemasangan CCTV minimal di depan gedung sekolah sebagai sarana pendukung keamanan sekolah.

Memberikan ijin bagi siswa untuk parkir kendaraan di areal parkir SMAN 1 Woha, yang mana kesepakatan ini mementahkan hasil keputusan sebelumnya yang melarang siswa yang belum punya Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk masuk dengan kendaraannya ke lingkungan sekolah, dengan alasan yang logis yakni memberikan pengajaran pada siswa untuk tidak berkendara sebelum memenuhi syarat.

Guna mewujudkan kesepakatan itu maka disepakati pula nominal sumbangan yang diistilahkan BPP sebesar 80 ribu rupiah persiswa setiap bulannya.

Semua item keputusan tersebut telah dituangkan dalam berita acara rapat yang dilampiri dengan daftar hadir dan notulen rapat sebagai landasan hukum terhindar dari jeratan saber pungli.

[Leo]