Pasca OTT, Terkuak Arus Dugaan Pungli di Tubuh Dikbudpora

ilustrasi

Bima, jerat.co.id – Adegan tangkap tangan kepala UPT Dikpora kecamatan Bolo kabupaten Bima beberapa waktu lalu, harusnya sudah menjadi gerbang telusur pihak kepolisian dan awak media serta NGO’s.

Menyusul nyanyian merdu tersangka bahwa pungutan tersebut merupakan titah atasan dalam hal ini kabid Dikdas Hj. Jubaidah.

Kendati tersangka telah dilepas dengan janji pihak Polres Bima untuk mendalami kasus ini selama sepekan, namun ini sudah menjadi pintu masuk terkuaknya sejumlah indikasi pungli yang terjadi di jajaran pendidikan dan kebudayaan kabupaten bima.

Di kecamatan Monta misalnya, tidak hanya dana try out yang dikumpulkan pada sedikitnya 793 jumlah siswa atau sama dengan 39,650 juta rupiah, sejumlah pungutan yang masuk kategori Pungutan Liar (Pungli) mulai dikemukakan.

Pemotongan tunjangan guru sertivikasi, pengurusan bahan DP3 hingga dana kegiatan lomba. Kisaran potongan terhadap sertifikasi sebesar 50 ribu rupiah, sementara untuk pengajuan bahan DP3 dibebankan sebesar 70 ribu setiap guru.

Indikasi praktek pungli ini diduga atas prakarsa Kepala UPT Dikpora sendiri tanpa koordinasi dengan para pengawas.

Namun demikian, kecuali biaya pengajuan DP3, semua penarikan telah dikembalikan. Hal ini diakui salah satu kepala sekolah, “Saya memang menyerahkan uang try out, tapi itu sudah dikembalikan,” kata Mahfud, S.Pd kepala SDN Sondo.

Namun juga beberapa kepala sekolah masih banyak yang mengaku belum dikembalikan. “Ah..itu hanya alasan saja, tokh saya sampai sekarang tidak dikembalikan,” kata salah satu kepala sekolah yang tidak ingin disebut namanya.

Sementara Abubakar, S.Pd kepala UPT Dikpora Monta ditemui di gedung PKG Monta menjelaskan, “DP3 atau sekarang disebut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang seharunya menjadi tugas kepala sekolah, namun karena ini serba komputer, sehingga menyerahkan langsung ke operator UPT, ini pun bukan keharusan sebab mereka sistimnya menyewa jasa,” katanya.

Total uang yang diberikan sebesar 70 ribu per guru “Ini bukan semata untuk jasa operator, termasuk penggandaan berkas dan lain-lainnya, dan tidak ada kaitannya dengan UPT, sebab banyak guru yang melakukan sendiri tanpa bantuan operator,” terangnya.

Sementara untuk penarikan atau potongan terhadap guru sertifikasi, dibantahnya, “Lagi pula tunjangan sertifikasi ini sampai sekarang belum cair, lantas bagaimana bisa dilakukan penarikan,” tandasnya.

[Jr.1]