Jelang Pilkades Renda, SK Panitia Dinilai Cacat Hukum

Bima, jerat.co.id –  Proses penjaringan Bakal Calon (Balon-red) Kepala desa Renda kecamatan Belo Kabupaten Bima yang digelar panitia Pilkades beberapa waktu lalu, berhasil menjaring lima Balon yakni Amirudin, SH; Lukman, SE; Drs. Julkarnain; Usmaryadin, ST; dan Drs. Rusdin HM.

Sayangnya keputusan ini dinilai cacat oleh BPD setempat, pasalnya satu diantara para calon yang dinyatakan lulus seleksi adalah mantan kepala desa sebelumnya Drs. Rusdin HM yang diyakini tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, karena belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai kades.

Selain itu, keberadaan Panitia telah dinyatakan bubar oleh BPD yang tertuang dalam rapat pleno yang digelar pada tanggal 24 sept 2018 dengan Nomor 56/BPD/IX/2018 yang menyatakan diantaranya; kinerja panitia cacat hukum,

Mencabut SK BPD Nomor 09/BPD-R/VII/2018 tgl 31 7 2018 tentang pembentukan panitia pilkades, Pembentukan kembali panitia Pilkades. Hal ini sampaikan sekretaris BPD Renda Amirudin, SH.   

“ Kami juga meminta Pemda kabupaten Bima untuk mempertimbangkan keputusan ini. Demi legalitas lembaga BPD dimata hukum,” ketusnya.

Sebab, lanjut Amirudin penetapan panitia untuk para calon justru dilakukan pasca keputusan BPD pada tanggal 24 september lalu, “Keputusan rapat pleno BPD tanggal 24 sementara panitia melakukan penetapkan calon pada tanggal 27 september kemarin,” paparnya.

Kata Amirudin, hal ini sama saja tidak mengakui keberadaan BPD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas itu, “Jika pemerintah desa hingga pemerintah daerah tidak mengindahkan hasil keputusan musyawarah BPD, maka sama saja tidak mengakui keberadaan lembaga ini,” ketusnya.

Padahal landasan pencabutan SK atau pembubaran panitia Pilkades itu memiliki dasar hukum yang jelas, “Yakni ulah panitia yang melegalkan lembaran LPJ mantan Kades yang jelas-jelas tidak pernah disampaikan selama menjabat sebagai kades Renda sesuai dengan amanat undang undang desa,” terang Amirudin jumat sore.

“BPD Renda, jauh hari telah beberapa kali mengingatkan panitia agar obyektif menjaring calon, namun tetap tidak diindahkan, termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mantan kades. Anehnya lagi, lembaran LPJ yang disampaikan calon ini justru di bulan Agustus 2018 sementara masa berakhir jabatanya tanggal 11 desember 2017,” paparnya.

[jr 1]