Uni Eropa Jajaki Dukungan Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif

di ruangan kabag OPA Setda Bima

Bima, jerat.co.id - Uni Eropa bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) sebagai organisasi induk dalam pengelolaan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia/Pro-InQluEd).

Dalam program ini YAA bermitra dengan 3 organisasi lokal, yaitu GEMAWAN di Kabupaten Sambas, SOLUD di Kabupaten BIMA, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat. Policy Advocacy Compaign Pro-InQluEd Bima A. Anas Kamis (18/10) dalam pada pertemuan persiapan di Ruang Kerja Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA) Setda Kabupaten Bima menjelaskan, kehadiran program ini ditujukan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar di Indonesia, melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik.

Dikatakan Anas, "sebelumnya tanggal 21 Juni 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara YAPPIKA-ActionAid dengan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud. "Sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya dokumen perjanjian kerjasama tersebut, maka perlu diadakan pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil (CSO) untuk membahas rencana kerja dan sinergi Program Pro-InQluEd". terang Anas.

"Sejauh ini sudah dilakukan 3 kali pertemuan awal dengan para pemangku kepentingan pemerintah seperti kepala sekolah, UPTD kecamatan, OPD terkait. Pertemuan Kamis (18/10) dengan para stakeholder pemerintah daerah (Dinas Dikbudpora, Dikes, Disdukcapil, Diskominfostk, RSUD, Bagian OPA Setda) ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme kerja, kelembagaan dan pemetaan tugas yang akan dilaksanakan.

Disamping memahami tentang Program Pro-InQluEd di Kabupaten Bima, pertemuan Kamis (18/10) juga memyepakati dibentuknya pusat pengaduan pelayanan publik tingkat kabupaten Bima ". Jelasnya.

Rangkaian pertemuan tersebut diharapkan lebih memperkuat komitmen dan kerjasama dalam mendorong Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas (Pro-InQluEd. Juga agar stakeholder pemerintah selalu konsisten dalam pengawal proses pelaksanaan program selanjutnya di Kabupaten Bima". Tutup Anas.

[kom]