Pendidikan Bebas Kekerasan, Akademisi Dorong Pemerintah Buat Regulasi

Dr Ibnu Khaldun Sudirman MSi (foto Edo)

Bima, Jerat Online - Menyikapi problematika dunia pendidikan saat ini banyak pihak menyerukan agar dunia pendidikan tidak dicoreng oleh aksi memalukan seperti tindakan kekerasan. Pendidikan sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa, sudah seharusnya terbebas dari persoalan tersebut. Apalagi pendidikan di Indonesia saat ini mengedepankan penanaman karakter anak didik.

Melalui momen hari pendidikan nasional Akademisi STKIP Taman Siswa Bima Dr Ibnu Khaldun Sudirman MSi mengatakan, pendidikan merupakan sarana mencerdaskan generasi penerus bangsa. Sehingga dituntut profesionalisme yang mendidik untuk diterapkan oleh pelaku pendidikan itu sendiri.

Selain itu, pelajar dan mahasiswa juga dituntut untuk mengedepankan etika pembelajaran. Karena fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit pelajar dan mahasiswa membawa senjata tajam ke tempat belajar.

Kata dia, pendidikan yang terbebas dari praktek kekerasan yakni bebas dari aksi demonstrasi tanpa melakukan dialog serta pengancaman. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperhatikan secara serius oleh bupati/walikota untuk mengeluarkan regulasi yang ketat.

"Karena tidak cukup hanya dengan himbauan, harus ada dasar yang jelas. Seperti Perda ataupun Perbup/Perwali yang memuat semua praktek ini," tutur dosen ilmu politik ini.

Dijelaskan, kondisi tersebut jelas menimbulkan kekhawatiran. Apalagi dalam satu tahun terakhir banyak terjadi tindakan kekerasan di dunia pendidikan. Dampak lain dari praktek kekerasan ini juga memicu iklim investasi di daerah.

"Jika begini, kepala daerah harus segera bersikap. Sebab 17 tahun ini iklim investasi kita masih di bawah 5 persen. Jelas saja pembangunan di daerah masih sangat kurang," tandas Ketua STKIP Taman Siswa ini.

Kepala daerah juga didesak agar segera memanggil pihak terkait dalam membahas persoalan tersebut. Demi meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan.

"Indikator kemajuan bangsa dan daerah itu tergantung seperti apa pendidikannya. Tapi komposisi anggaran untuk peningkatan SDM pendidikan di daerah sangat sedikit. Karena APBD lebih banyak belanja aparatur," sorot doktor lulusan UI ini.

Melalui peringatan Hardiknas ini, selaku pemangku kepentingan di dunia pendidikan Ibnu berharap pendidikan di Indonesia khususnya di Bima dan Kota Bima semakin maju dan berprestasi. Itu akan bisa diwujudkan ketika eksekutif dan legislatif mau eksen melakukan pembenahan di dunia pendidikan. Salah satunya membuat aturan yang baku.

"Bupati dan walikota harus segera memikirkan anggaran yang relevan dengan peningkatan kualitas guru dan dosen.  Serta memperbaiki iklim ilmiah sekolah," pungkasnya.

*[#]