PT. TASPEN Sosialisasi Layanan kepada ASN

Bima, Jerat Online_Untuk meningkatkan Pemahaman ASN dan para pensiunan  di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima, Kamis, (2/6)  PT Tabungan  dan Asuransi  Pegawai Negeri Sipil (Taspen) bekerja sama dengan Bank BTPN Bima dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima mengadakan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Peserta Taspen dan pembayaran klaim otomatis di Aula kantor Bupati Bima.
 
Kepala BKD yang diwakili Sekretaris Drs. Tamsil mengatakan, sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman para Kepala SKPD dan pengelola keuangan pada masing-masing unit kerja berkaitan dengan pelayanan kepada calon pensiunan. Sehingga  menghadirkan para kepala organisasi perangkat daerah OPD, Camat, kepala sub bagian keuangan.
 
Pada kesempatan tersebut, hadir  Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram Muhamad Abdul Gafur dan perwakilan Area Sales Manager Wilayah Bali Nusra Bank BTPN, Tues Day      
 
Bupati Bima yang diwakili Asisten II Bidang pemerintah Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. H. Muzakkir M.Sc dalam sambutannya mengatakan,  "sosialisasi ini penting sebagai wahana agar semua pihak bisa memahami bagaimana fakta yang berkaitan dengan pengurusan klaim pensiun dan hak  pegawai, termasuk bagaimana pengurusan administrasi berkas tidak berbelit-belit agar menyebabkan ASN malas melakukan pengurusan". Katanya.

Agar pelayanan administrasi jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan bagi ASN dapat dilaksanakan secara cepat Muzakkir mengharapkan agar alur administrasi pengurusan berkas pensiun dapat disederhanakan" .
 
Mantan kepala Bappeda ini menekankan pentingnya penyebaran informasi berkaitan dengan beragam layanan PT. Taspen. "Beberapa produk layanan seperti jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian perlu disosialisasikan lebih banyak kepada Aparatur Sipil Negara agar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh berkaitan dengan hak hak para pegawai tersebut". Tandasnya.
 
Pada kesempatan sosialisasi tersebut, Muzakkir juga memaparkan kebijakan rasionalisasi pegawai negeri yang dibahas di tingkat pusat." di tingkat nasional dan di daerah lanjut Muzakkir, salah satu isu yang    saat ini mengemuka adalah rencana pemerintah untuk melakukan rasionalisasi 1 juta PNS.
 
"Banyak orang berpikir bahwa rasa rasionalisasi adalah pemangkasan jumlah PNS. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa dalam menghadapi rasionalisasi adalah dengan  terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, terus bekerja dengan baik". Jelasnya.
 
Muzakkir secara khusus mengharapkan perhatian jajaran Dinas Dikpora seperti para tenaga pendidik dan kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensi.
 
Semua pihak harus berkompeten, termasuk pengelola instansi kependidikan agar tidak terkena rasionalisasi". Terangnya.
 
Muzakkir meyakinkan bahwa peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN merupakan satu-satunya cara agar tetap bertahan dalam karir jangka panjang. "ASN yang memiliki kemampuan memadai dan menonjol akan tetap bertahan pada posisi apalagi kompetisi untuk menduduki jabatan akan semakin ketat.   Mudah-mudahan para peserta sosialisasi miliki pemahaman yang sama dalam pengelolaan layanan jaminan yang berkaitan dengan hak-hak para pegawai". Ungkap Muzakkir.
 
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi oleh PT Taspen dan Bank BTPN. (hum)