Header Ads

Wabup Dahlan Harap Kades Dukung Investasi


Tatap Muka dengan Kades di Sanggar saat Safari Ramadan (foto humas)
Bima, Jerat Online_Kegiatan Safari Ramadhan pemerintah Kabupaten Bima di Kecamatan Sanggar, selain dimanfaatkan oleh wakil Bupati Bima berbuka puasa, shalat taraweh berjamaah juga untuk menyerap informasi dari para Kepala Desa dan memberikan arahan untuk mengatasi masalah yang dihadapi para kepala desa tersebut . 

Usai Salat Magrib,  Wabup secara khusus menerima para kepala desa. Dalam pertemuan yang digelar sebelum pelaksanaan Salat taraweh di rumah dinas Camat Sanggar Rabu, (8/6)  tersebut,  Wabup Dahlan yang didampingi Camat Sanggar Umar BA mengatakan,  "untuk membangun daerah tidak hanya bisa mengandalkan APBD tetapi harus mampu mendatangkan sumber lain termasuk kegiatan investasi. 

Wabup menjelaskan, "potensi sumberdaya alam di Kecamatan Sanggar dan Tambora yang melimpah perlu dikelola melalui kegiatan investasi untuk meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu penting untuk mendukung kegiatan investasi". Terang Wabup.

Kades diharapkan mendukung kehadiran investor, jangan memberatkan dengan pungutan-pungutan yang tidak sesuai prosedur".

Berkaitan dengan agenda pariwisata tahunan festival Tambora tahun 2017, Wabup Dahlan mengatakan Kabupaten Bima akan menjadi tuan rumah penyelenggara festival Tambora. Oleh karena itusalah bisa diinstruksikan untuk segera berbenah menata lingkungan dan mendukung upaya pembangunan infrastruktur". 

Selanjutnya, menanggapi harapan Kades Boro agar pemerintah daerah memperhatikan pembangunan kantor kepala desa yang kondisinya sudah kurang representatif untuk kegiatan pemerintahan, Wabup Dahlan menjelaskan bahwa usulan untuk pembangunan maupun rehabilitasi kantor desa desa diharapkan dalam anggaran perubahan 2016. Wabup menjelaskan bahwa keberadaan kantor desa yang representatif penting memaksimalkan pelayanan publik.

Berkaitan dengan adanya keluhan beberapa kepala desa menyangkut penyaluran bantuan dari beberapa SKPD yang kurang melibatkan Kades, Wabup menjelaskan bahwa ke depan penyaluran bantuan pemerintah, baik kepada kelompok maupun  warga harus sepengetahuan para kepala desa. Hal ini penting kata Wabup untuk menghindarkan tumpang-tindih penerima  dan  bantuan tersebut tepat sasaran".  Jelas Dahlan. (hum)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.