Wakil Bupati dan Kemendikbud Bahas Neraca Pendidikan
Neraca Pendidikan Daerah (NPD)
disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk memberikan gambaran
mutakhir tentang kondisi pendidikan pada suatu daerah. (NPD) ini dapat
dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, baik
ditingkat pusat maupun di daerah
. Instrumen ini merupakan acuan
dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan di masing-masing.
Wakil Bupati saat sampaikan pokok pikiran tata kelola pendidikan |
Bima, Jerat Online_Pemerintah Kabupaten Bima melalui
Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Noer Selasa (21/6) menyampaikan sejumlah pokok
pikiran terkait tata kelola bidang pendidikan di hadapan Tim Kementerian
pendidikan Nasional RI yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya
Saing Ananto Kusuma Weta di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M. Sc,
Ph.D yang memimpin Rapat dengan para kepala daera, Kadis Dikpora Se-NTB
dan pimpinan SKPD terkait tersebut memaparkan, "Pada 5 tahun pertama
kepemimpinan Gubernur TGH. DR. Zainul Majdi, IPM Provinsi NTB menempati posisi
urutan yang tergolong rendah Se-Indonesia.
Untuk meningkatkan IPMtersebut,
lanjut Rosiady, "pemerintah Provinsi NTB mendorong secara luar
biasaalokasi pendanaan bidang pendidikan. Pada periode pertama cakupan dana
APBD untuk bidang pendidikan mencapai 20 persen pada tahun 2012.
Pada kesempatan tersebut, Wakil
Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer memaparkan, selain penting bagi penyusunan
kebijakan pendidikan pemerintah daerah, data yang dimuat dalam Neraca
Pendidikan Daerah (NPD)juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk
memberikan kontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan
pendidikan demi kemajuan bidang pendidikan”.
“salah satu tantangan yang
dihadapi dalam bidang kepemilikan di kabupaten Bima adalah rendahnya penguasaan
IPTEK para guru yang berimbas pada rendahnya kompetensi mengajar dan
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam belajar mengajar”.
Dalam membangun dunia pendidikan
kata Dahlan, memerlukan waktu untuk mengubah “manusia lama” ke “manusia baru”.
Artinya tantangan di Kabupaten Bima adalah bagaimana mengubah cara
berpikir dan karakter manusia agar mampu menghadapi tantangan di Era
globalisasi ini jelasnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi
dan Daya Saing Ananto Kusuma Weta dalam memaparkan data pendidikan di NTB
dan perbandingannya secara nasional mengatakan, “banyak hal yang masih perlu
dikritisi berkaitan dengan data dalam neraca tersebut karena hanya berbasis
dari Kementerian Dalam yang sifatnya makro kata Anang.
Berkaitan dengan penggunaan dana
pendidikan, baginya bukan soal besarnya dana yang digunakan, tetapi adalah
bagaimana menggunakan dana sebijak mungkin. Ada hubungan antara kabupaten yang
anggaran pendidikannya tinggi dengan peningkatan indeks IPM.
“ Artinya kabupaten dan kota yang
memiliki anggaran pendidikannya tinggi, akan bertanding lurus dengan turunnya
angka buta aksara. Daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan yang
tinggi, maka tingkat buta aksaranya akan makin rendah”. Kata Ananto.
Associate Director Paramadina
Graduate School A. Malik Gismar yang menyajikan topik “Membangun Sinergi Pusat
dan Daerah untuk Percepatan Pembangunan Pendidikan menguraikan, "Kebijakan
yang baik memerlukan data dan kemampuan memahami data tersebut secara sistemik.
Kita memerlukan data untuk membuat kebijakan yang baik". Katanya.
Dari data yang ada lanjut Malik,
"capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional adalah 0,684
dengan rata rata lama sekolah 7,6 tahun dan harapan lama Sekolah 13,0 tahun .
Artinya ada kesenjangan beberapa tahun untuk kita mampu mendekatkan lama
sekolah ke harapan lama sekolah tersebut”. Tandasnya. (humas 01)
Post a Comment