Dinilai Cacat Hukum, Tim Koalisi Desak Bupati Bima Anulir Rotasi Jilid II

Om Fendy anggota tim koalisi dan anggota komite SMAN 1 Monta

Bima, JERAT Online – Sahrudin salah satu anggota tim koalisi pemenangan Dinda-Dahlan kepada Jerat jum’at (30/9) mengatakan bahwa saat ini seluruh anggota tim koalisi sedang melakukan pembahasan terkait proses rotasi mutasi jilid II yang dinilai cacat hukum.

“Saya ingat statement umi Dinda waktu di Karumbu bahwa ‘Saya jangan dipaksa untuk menabrak aturan’, hal ini sangat bertentangan dengan kondisi yang telah terjadi kamis kemarin. Yang mana Umi telah menelan kembali ludahnya sendiri dengan mengangkat Nurul Mubin sebagai kepala sekolah difinitif,” ungkap Sahrudin.

Pria yang akrab disapa Om Fendy ini menegaskan bahwa seluruh tim akan berjuang untuk mendesak bupati agar menganulir keputusan itu, “Aturannya telah jelas ditabrak, Mubin adalah guru yang tidak memenuhi criteria secara administrative, saya sendiri anggota komite di sekolah itu dan tahu kalau yang bersangkutan tidak memiliki landasan untuk menjadi kepala sekolah, karena aturannya baru bisa menjadi kepala sekolah salah satunya harus memiliki sertifikat Cakep,” tandasnya.

Ia menduga telah terjadi praktek suap yang dilakukan dalam proses rotasi mutasi ini, “Kenapa hal ini terjadi, saya menduga Pak Wahab selaku Kepala BKD telah menerima suap atas penatapan kepala SMAN 1 Monta,” ketusnya.

Fendy menegaskan, “Jika Umi Dinda ingin Bima stabil maka segera penuhi tuntutan kami karena kami akan terus berjuang untuk hal ini, demikian pula dengan rencana rotasi mutasi berikutnya agar mengedepankan obyektifitas dan professional, jangan mengandalkan selera sendiri lalu mengenyampingkan aturan,” pungkasnya.

Senada dengan itu, salah satu tim pemenangan IDP untuk kecamatan Monta meneruskan isi SMS yang dikirim oleh salah satu pengawas SMA yang isinya “As.Wr.wb, kami pengawas Pembina SMA, usul saran kepada Bupati Bima perlu ditinjau kembali SK pengangkatan Kepsek SMAN 1 Monta, yang kami nilai kurang bagus, karena kepsek tersebut sangat tidak layak untuk menjadi kepses, semua administrasi sekolah hampir nol, siswa jam 09.00 sudah tidak ada di sekolah, khusus IPS, guru-guru bicara sendiri, TU bicara sendiri, kasihan masyarakat, orang itu tokoh no.3,” demikian isi SMS (nama pengawas ada di redaksi).

[Leo]