LMND dan KPR Kembali Turun jalan
Demo di depan Kampus STKIP Tamsis Bima |
Dalam aksi kali
ini selain kisruh Oi Katupa yang belum mendapatkan titik terang, para mahasiswa
juga menuntut pemerintah daerah untuk menetapkan ketentuan standar upah minimun
daerah yang dianggap masih tidak berpihak kepada buruh.
Dalam orasinya
koordinator lapangan Erik Renaldi menegaskan bahwa pemerintah propinsi telah
menentukan standar Upah Minimum Propinsi (UMP) sementara kabupaten bima masih
enggan menentukan keputusan final, “Pemda Bima masih terlelap untuk mengurus
nasib buruh di daerah ini padahal pemprop telah menetapkan standar UMP sebesar satu
juta enam ratus ribu rupiah”. Paparnya.
Disisi lain
Erik menuding pemerintah daerah telah ‘menggadaikan’ nasib rakyatnya terutama
untuk warga Oi Katupa, “Hingga hari ini ketegangan terkait lahan Oi Katupa
belum juga ada titik terang, ini memberi kesan bahwa pemerintah daerah telah
mengagungkan posisi pengusaha asing untuk merampas nasib warga demi kepentingan
pribadi dan golongan,” ketusnya.
Sebelumnya senin
(22/5), di tempat yang sama puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam pergerakan
Komite Perjuangan Rakyat (KPR) selain menyoroti UMK juga mendesak pemerintah
daerah agar memiliki konsep yang jelas untuk kepentingan rakyat, mulai dari
kesehatan, pendidikan gratis hingga pemecahan konflik dana desa yang terjadi
hampir setiap desa di kabupaten Bima.
[Ocha,iphul]
Post a Comment