Oknum PNS Menikah Lagi, Tunjangan Anak Dipasung

kadis Kominfotik kota Bima

Bima, jerat.co.id - M.Taufikurahman (26 thn) warga kelurahan Rontu Kota Bima anak sulung dari tiga bersaudara buah pernikahan Burhan (PNS di Kominfostik Kota Bima) bersama Sumantiar. 

Sejak ayahnya memutuskan bercerai dengan sang ibu pada tahun 2007, Taufik dan kedua adiknya diasuh dalam tanggungjawab ibu. Pada saat perceraian itu Burhan masih berstatus PNS di Pemda Kabupaten Bima.

Menyusul Surat Bupati Bima pada tanggal 20 mei 2007 Pemberitahuan Pembagian gaji saudara Burhan dan Putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Bima dan akta cerai tgl 18 Januari 2007 sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan 2 PP nomor 10 tahun 1983 jo PP noomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi PNS ayat 1 apabila Perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria maka ia wajib menyerahkan Sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

Pasca menceraikan istrinya, Burhan tidak mengindahkan semua ketentuan untuk bertanggungjawab menafkahi bekas istri dan anak-anaknya.

Hal itu diakui Taufik ketika ditemui wartawan media ini di kediamannya rabu (6/12-2017) malam, “Itu hanya berjalan satu tahun, selepas itu kami hidup prihatin bersama ibu yang masih menjanda sampai sekarang,” terangnya.

Taufik menduga hal ini juga karena kesepakatan ayahnya dengan bendahara gaji, “Saat ini saya menduga ada konspirasi bendahara gaji dengan pak Burhan sehingga hak ibu saya tidak diberikan,” ungkitnya.

Di tempat yang sama Sumantiar masih terus berharap agar mantan suaminya memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, “Berapapun yang diberikan, kami tidak pernah mempersoalkan asal ada itikad baik,” harapnya.

Kadis Kominfotik Kota Bima Supawarman mengaku telah kehabisan cara untuk menegur dan menekan Burhan selaku Kasi Peningkatan Kualitas SDM, “Bahkan saya telah mengajukan saudara Burhan ke BKD namun belum ada tindak lanjut sampai sekarang,” katanya rabu siang.

Sementara Drs. H. Supratman, M.Ap kepala BKD yang dikonfirmasi kamis (7/12) menepis tindakan Kadis Kominfotik karena  dalam Penetapan Pengadilan Agama sudah jelas pembagian hak istri dan anaknya,  “Khan sudah diatur dalam PP 53, harusnya Kadis kominfo yang memberikan Pembinaan, tidak semua persoalan pegawai langsung ke BKD, Kecuali Kadis Kominfo merasa tidak mampu, barulah saya menindaklanjuti,” tandasnya.

Dilain pihak, Burhan yang ditemui di kantornya beralasan bahwa semua itu bukan atas kesengajaan, “Semua gaji habis untuk menutupi hutang Bank yang kami pinjam saat bersama, karena itulah alasannya sehingga saya tidak mampu memberikan gaji saya,” elaknya.

 [Adhar]