Opini : Pindah Januari 2018 Atau Petisi Akan Dibentuk

Suharlin, S.Sos

Pernyataan ini saya katakan karena Sejak 2002 dikeluarkannya undang-undang nomor 13 tentang pembentukan Kota Bima, seharusnya pemerintah daerah kabupaten Bima telah melakukan persiapan untuk membenahi kedudukan kantor Bupati di wilayah administrasi kabupaten Bima. 

Itu dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan saja atau paling lambat 2 tahun sudah mandiri, yang terjadi justru kabupaten Bima masih terlena dan lelap sebagai tamu di negeri orang. 

Dalam UU tersebut terang dituangkan bahwa Kota bima dengan luas wilayah 22.225 km2 terdiri atas kecamatan Asa Kota, Rasa Nae Timur dan Rasanae Barat yang sejak ketentuan ini dikeluarkan menjadi landasan sebuah Kota administrasi telah terbentuk.

Sehingga seluruh aset, hutang piutang dan bahkan pegawai yang dalam administrasi Kabupaten Bima pada wilayah Kota telah menjadi investasi Kota Bima. Dengan gamblang diuraikan dalam Pasal 13.

 

Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Bupati Bima sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kota Bima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Bima; b. barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima yang berada di Kota Bima; c. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bima yang kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Bima; d. utang-piutang Kabupaten Bima yang kegunaannya untuk Kota Bima; serta e. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Bima. (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian.

Didukung pula Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang pada pasal Pasal 18 butir ke 3 menegasakan bahwa organisasi partai poitik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota demikian halnya dengan kepengurusan dituangkan pada pasal 19 butir 3 berbunyi kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Menyusul ketentuan perundang-undangan yang mengatakan simbol pemerintah daerah harus berada pada daerah administrasinya, seperti kantor bupati, kantor dinas, BUMD dan  lainnya.

Tiga undang-undang diatas jelas telah dilanggar oleh pemerintah daerah kabupaten bima selama ini yang dengan tegas dituangkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang kemudian dipertegas dalam revisi dalam bentuk Undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pada revisi ini ditegaskan tentang calon kepala daerah perorangan dan pergantian kekosongan kepala daerah meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Kesimpulan dalam presepsi saya bahwa sadar ataupun tidak, daerah kabupaten Bima belum sah dikatakan sebagai Kabupaten atau sebaliknya kabupaten Bima belum siap memekarkan Kota Bima, karena sejak dimekarkannya Kota Bima, belum memenuhi unsur sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan diatas. Maka saya pribadi menegaskan agar rencana pindah ibu kota pada januari 2018 mendatang  harus diwujudkan, jika tidak Petisi akan kami bentuk untuk mengajukan tuntutan.*)

Suharlin, S.Sos

Pimpinan Redaksi Jerat Group