Soal Pembuatan Jalan Dalam Kawasan, RKPDes Dalam Tahap Pengajuan

ilustrasi

Bima, jerat.co.id – Polemik pembuatan jalan dalam kawasan lindung yang dimotori Pemerintahan desa Tangga kecamatan Monta kabupaten Bima, masih terus bergulir. Pihak Gakkum Balai KPH provinsi bersama Polda NTB saat ini sedang mendalami kasus tersebut untuk segera melakukan gelar perkara.

Selain pembuatan jalan dengan menggunakan alat berat milik salah satu pengusaha setempat, kasus ini berkembang pada alih fungsi lahan hutan lindung sehingga memaksa KPH untuk menghentikan segala aktifitas yang ada di kawasan tersebut.

Di pihak lain penganggaran atas pembuatan jalan yang telah berubah fungsi menjadi sungai ini juga belum jelas sumbernya, sebab sebelumnya digemborkan bahwa seluruh biaya ditanggung melalui pos Dana Desa, yang sampai berita ini dikonfirmasi, pihak pemerintahan desa belum berani berikan tanggapan.

Kepala desa Tangga Zubair H. Abdollah, SH dikonfirmasi pekan lalu mengaku rancangan Rencana Kebutuhan Pembangunan Desa (RKPDes) Perubahan tahun 2018 masih dalam proses pengajuan, “DPMDes  belum berikan tanggapan terhadap RKPDes yang kami ajukan,” jawabnya.

Didampingi sekretaris desa Nur Ilham, S.Pd, tidak dapat memberikan jawaban pasti terkait persoalan pembuatan jalan di dalam hutan lindung watasan Toffo rompu kilometer 65, yang dikabarkan akan menggunakan dana desa, “No coment,” kata mereka.

Sejauh mana keberanian pemerintahan desa menganggarkan pembuatan jalan ini dengan menggunakan Dana Desa masih ditunggu-tunggu publik, demikian halnya dengan DPMDes kabupaten Bima, kerangka kajian apa yang digunakan jika berani meloloskan anggaran tersebut untuk digunakan pada pos yang telah dikerjakan berpotensi merusak lingkungan.

[Jr.1]