Reses Dewan, Warga Monta Tuntut Peningkatan Infrastruktur
 |
| Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Di Monta. (Foto: Udin) |
Acara yang berlangsung di aula kantor camat monta ini antusias dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat mulai dari pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala UPT dan Muspika. Walau antusias para undangan untuk menyampaikan aspirasi cukup tinggi namun sangat disesalkan waktu yang dipilih tidak cukup panjang untuk berdialog, sehingga puas tidak puas para undangan harus menyampaikan aspirasinya secara tertulis.
Dengan durasi pertemuan yang terbatas itu, sejumlah kades dan tokoh masyarakat sempat menyampikan aspirasi yang mayoritas menginginkan perhatian peningkatan pambangunan infrasturktur, mulai dari sarana pendidikan, pertanian dan jalan ekonomi hingga keinginan untuk terlaksananya pemekaran Kecamatan Wisata atau yang saat ini disebut Monta Dalam gugusan tujuh desa yang berada di wilayah monta bagian selatan.
Reses yang dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Bima H. Syamsudin, S.Sos, SH tersebut juga menuai kritik dari beberapa tokoh masyarakat mulai dari pemilihan waktu yang kurang tepat termasuk hingga menginginkan pemerataan pembagian kado pembangunan.
Mansur SE mantan kades Tolotangga saat menyampaikan aspirasi menginginkan agar para anggota DPRD dapil ini menyampaikan pencapaiannya selama satu tahun berjalan. Menurutnya, penyerapan aspirasi harus diimbangi dengan tindak lanjut dari prioritas aspirasi tersebut. Sebab hasil reses tahun kemarin haruslah diketahui apa saja pencapaian yang telah diperjuangkan oleh anggota dewan hingga saat ini.
"Makna reses akan hilang jika aspirasi dari musyawarah dusun, desa hingga musrenbang yang pada penetapan anggaran belanja daerah justru tidak mewakili aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat,” terangnya.
Pria yang akrab dipanggil Ajo Honggo ini juga menyoroti terkait alokasi dana desa (ADD) yang masih belum memiliki formasi pengawalan yang jelas, dalam pandangannya proses penggunaan ADD tersandung dengan kesenjangan antara BPD yang merupakan lembaga penyalur aspirasi yang ada di desa dengan egoisme pemerintah desa. Tidak dipungkiri kondisi ini merupakan salah satu kendala kedepan yang membuat dana desa tidak tepat sasaran.
"Saya berani menyampaikan ini karena saat ini saya juga masih menjadi sarjana pendamping desa di wilayah Papua, sehingga saya tahu persis bahwa suksesnya program ini tergantung sungguh pada komunikasi pemerintahan desa,” ucapnya.
Menanggapi ini wakil ketua DPRD kabupaten Bima, H Syamsudin menjelaskan, bahwa semua apirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses akan dijilid per kecamatan dan akan dipelajari untuk skala prioritas. Dijelaskan pula terkait kegiatan reses tersebut akan tetap mengedepankan aspirasi. “Insya Allah aspirasi yang tertampung akan tetap menjadi rujukan di tingkat dewan,” imbuhnya.
[Leo/Udin]
Post a Comment