Modus Baru Pemerasan di Tubuh Pendidikan, Berkedok Kegiatan Jurnalistik

 KETUA PEWARTA : “Karena Wartawan Dibawa-bawa, Oknum Ini Akan Kami Tuntut”

Edho Rusyadi, SH Ketua Persatuan Wartawan (Pewarta) Kae

Mengatasnamakan kegiatan wartawan di Kabupaten Bima tanpa garis koordinasi yang jelas, bahkan tergolong berani untuk menggunakan nama kepala dinas untuk memaksa seluruh kepala sekolah agar menyetor uang senilai Rp 200 ribu. Hal ini membuat geram ketua persatuan wartawan (Pewarta) Kae Edho Rusyadi, SH.

Bima, JERAT Online_ Beredar rekomendasi Dinas Dikpora Kabupaten Bima tanggal 23 Mei 2016 nomor 003/1048/01.1/A/2016 yang menindaklanjuti surat permohonan salah satu organisasi pers nasional cabang bima, menuai kontradiksi dari sejumlah awak media. Nama kepala dinas Dikpora menjadi alat untuk aksi "pemerasan" ini. Sehingga melalui kepala UPT di tiap kecamatan para kepala sekolah terpaksa harus menyetor sejumlah dana kepada oknum wartawan tersebut. Menurut hasil laporan sementara, sejumlah kepala sekolah di beberapa wilayah diminta menyetor dana rata-rata Rp 200 ribu. 

Namun, penyetoran belum dilakukan saat ini. Para oknum wartawan ini akan menagih dana tersebut Juli mendatang (Setelah Puasa). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi seluruh insan pers, khusunya wilayah Kae dengan menyampaikan keberatan kepada ketua Pewarta Kae Edo Rusyadin SH. Merujuk pada keluhan tersebut, redaktur Radar Tambora ini dengan tegas mengatakan akan segera menyikapi ulah oknum wartawan yang diduga berdomisili di wilayah Kae tersebut. 

Mengawali proses investigasinya, Edho telah mengantongi sejumlah saksi dan bukti-bukti yang menurutnya hal ini telah masuk wilayah pemerasan, “Beberapa kepala UPTD Dikpora di kecamatan telah menerima surat rekomendasi dari Dikpora Kabupaten Bima itu. Isinya, menyarankan agar kepala sekolah di Kabupaten Bima menyetor dana sebesar Rp 200 ribu per sekolah untuk kegiatan seminar. Dan ini akan kami jadikan alat bukti dan dasar bahan laporan ke pihak penegak hukum," tuturnya.

“Ulah teman-teman ini telah mencoreng profesi wartawan, sebab kalaupun kegiatan tersebut digelar untuk kepentingan yang positif namun dengan tanpa koordinasi seperti ini justru akan menimbulkan opini dari teman-teman wartawan lain,” ungkap Edho.

Bahkan menurutnya bukan saja profesi yang menjadi taruhan, lembaga pers tempatnya bernaung juga akan tercoreng, “Ulah oknum-oknum ini telah menimbulkan perpecahan di tubuh wartawan, dan tanpa ingin mengintervensi pada lembaga pers tersebut. Saya harapkan agar segera melakukan klarifikasi yang jelas pada seluruh anggota di tingkat kabupaten bima,” ketusnya.

 “Saya telah melakukan koordinasi langsung dengan dewan pembina lembaga tersebut, menurutnya kegiatan ini tergolong ilegal sebab tidak melalui rapat koordinasi dengan anggota dan para dewan pembina,” paparnya di kantor redaksi Jerat Group (1/6-2016).[Leo]